Kearifan Lokal dan Islam Moderat sebagai Fondasi Keadilan Pidana dalam KUHP Baru
Keywords:
Local Wisdom, Moderate Islam, New Criminal Code, Criminal Justice, Social Harmony
Abstract
Criminal law reform through the ratification of the new Criminal Code is an important milestone in the journey of national law reform. These changes do not only concern the legal-formal aspect, but also demand adjustment to the social and cultural values that live in society. In the pluralistic context of Indonesia, the enforcement of justice cannot be separated from local wisdom and moderate religious values. This research aims to examine how local wisdom and moderate Islamic principles can be integrated as the basis for the formation of criminal justice in the new Criminal Code. The method used is normative-juridical legal research with a legislative, conceptual, and value approach. The results of the study show that the new Criminal Code recognizes living law, which is a law that grows from social practices, customs, and community beliefs. Local wisdom emphasizes the value of deliberation, balance, and the restoration of social relations, while moderate Islam prioritizes tolerance, balanced justice, and compassion in the legal process. The integration of the two opens up opportunities for criminal law reform that is more adaptive to social change, as well as affirming the role of law as a means of building harmony and strengthening human values in a diverse society.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Abdulloh, Uti. “Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum Adat.” Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022): 8–18.
Agus, Andi Aco. “Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia.” Jurnal Sosialisasi 4, no. 1 (2017): 5–15.
Anjari, W. “Eksistensi delik adat dan implementasi asas legalitas hukum pidana materiil indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46 (4), 328,” 2018.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2010.
———. Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996.
Auda, Jasser. “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,” 120, 2008.
Azra, Azyumardi. Membina Kerukunan Muslim: dalam Perspektif Pluralisme Universal. Nuansa Cendekia, 2023.
Barda Nawawi Arief, S H. Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media, 2018.
Dias, Hendri Pani. “Islam Berkemajuan Perspektif Haedar Nashir.” Progressive of Cognitive and Ability 3, no. 3 (2024): 157–66.
Dinata, M Ruhly Kesuma, dan Syafruddin Syafruddin. “Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum.” Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2021): 154–67.
Eddyono, Supriyadi Widodo, Alex Argo Hernowo, Adery Ardhan Saputro, Luthfi Widagdo Eddyono, Antyo Rentjoko, dan Lisensi Hak Cipta. “Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.” Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
Erna Dewi, Erna. “Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal,” 2021.
Hadana, Erha Saufan, dan Beri Rizqi. “The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code [Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP].” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 9, no. 2 (2020): 318–37.
Handayani, Tri Astuti, dan Andrianto Prabowo. “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.” Jurnal Hukum Ius Publicum 5, no. 1 (2024): 89–105.
Haniyah, Haniyah. “Konsep Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Wujud Implementasi Nilai Islam dan Kearifan Lokal.” In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 8:915–26, 2024.
Harahap, Asliani. “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat.” EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 4, no. 2 (2018).
Hazmi, Raju Moh. “Teori dan konsep.” Pengantar Hukum Progresif 29 (2024).
Herlius, Ferry. “Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal.” Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 27, no. 2 (2022): 94–103.
Hidayat, Sarip, Yani Andryani, Iman Jalaludin Rifa, dan Raden Yeni Muliani. “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Material dalam KUHP Baru dan Konsekuensinya terhadap Hukum Adat.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 11, no. 1 (2025): 151–66.
Ilma, Mughniatul, dan Rifqi Nur Alfian. “Konsepsi masyarakat madani dalam bingkai pendidikan Islam.” MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 01 (2020): 25–46.
Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.” Jurnal Usm Law Review 7, no. 2 (2024): 1035–50.
Komnas HAM. “Naskah Akademik KUHP Baru dan Implikasi terhadap Kebebasan Beragama.” 2022.
Malau, Parningotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 837–44.
Muladi. “Politik dan Sistem Peradilan Pidana.” Semarang: Universitas Diponegoro 224 (2002).
———. Reformasi Hukum dalam Konteks Reformasi Sistem Hukum Nasional. Bandung: Mandar MAJU, 2002.
Pahlevi, Farida Sekti. “Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” Justicia Islamica 13, no. 2 (2016): 173–98.
Rahardjo, Satjipto. “Hukum progresif: Hukum yang membebaskan.” Jurnal Hukum Progresif 1, no. 1 (2005): 1–24.
———. Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti, 1991.
Rhiti, Hyronimus. “Landasan Filosofis Hukum Progresif.” Justitia Et Pax 32, no. 1 (2016).
Siregar, Mardona. “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” Muhammadiyah Law Review 8, no. 2 (2024).
Siswanto, Eko, dan Athoillah Islamy. “Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia.” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 7, no. 2 (2022): 198–217.
Solichin, Mohammad Muchlis. “Pendidikan Islam Moderat Dalam Bingkai Kearifan Lokal.” Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam 8, no. 1 (2018): 174–94.
Suhariyanto, Budi. “Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional.” OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM 30, no. 3 (2018): 421–35.
Udytama, I Wayan Wahyu Wira, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan I Gusti Ngurah Anom. “Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Peneyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP.” Jurnal Yusthima 1, no. 01 (2021): 37–42.
Yazid, Abu. Islam Moderat. Penerbit Erlangga, 2014.
Yogaswara, Yanuardi, Tata Surwita, dan Dewi Asri Yustia. “Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 3 (2024): 1736–44.
Agus, Andi Aco. “Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia.” Jurnal Sosialisasi 4, no. 1 (2017): 5–15.
Anjari, W. “Eksistensi delik adat dan implementasi asas legalitas hukum pidana materiil indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46 (4), 328,” 2018.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2010.
———. Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996.
Auda, Jasser. “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,” 120, 2008.
Azra, Azyumardi. Membina Kerukunan Muslim: dalam Perspektif Pluralisme Universal. Nuansa Cendekia, 2023.
Barda Nawawi Arief, S H. Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media, 2018.
Dias, Hendri Pani. “Islam Berkemajuan Perspektif Haedar Nashir.” Progressive of Cognitive and Ability 3, no. 3 (2024): 157–66.
Dinata, M Ruhly Kesuma, dan Syafruddin Syafruddin. “Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum.” Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2021): 154–67.
Eddyono, Supriyadi Widodo, Alex Argo Hernowo, Adery Ardhan Saputro, Luthfi Widagdo Eddyono, Antyo Rentjoko, dan Lisensi Hak Cipta. “Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.” Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
Erna Dewi, Erna. “Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal,” 2021.
Hadana, Erha Saufan, dan Beri Rizqi. “The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code [Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP].” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 9, no. 2 (2020): 318–37.
Handayani, Tri Astuti, dan Andrianto Prabowo. “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.” Jurnal Hukum Ius Publicum 5, no. 1 (2024): 89–105.
Haniyah, Haniyah. “Konsep Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Wujud Implementasi Nilai Islam dan Kearifan Lokal.” In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 8:915–26, 2024.
Harahap, Asliani. “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat.” EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 4, no. 2 (2018).
Hazmi, Raju Moh. “Teori dan konsep.” Pengantar Hukum Progresif 29 (2024).
Herlius, Ferry. “Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal.” Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 27, no. 2 (2022): 94–103.
Hidayat, Sarip, Yani Andryani, Iman Jalaludin Rifa, dan Raden Yeni Muliani. “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Material dalam KUHP Baru dan Konsekuensinya terhadap Hukum Adat.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 11, no. 1 (2025): 151–66.
Ilma, Mughniatul, dan Rifqi Nur Alfian. “Konsepsi masyarakat madani dalam bingkai pendidikan Islam.” MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 01 (2020): 25–46.
Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.” Jurnal Usm Law Review 7, no. 2 (2024): 1035–50.
Komnas HAM. “Naskah Akademik KUHP Baru dan Implikasi terhadap Kebebasan Beragama.” 2022.
Malau, Parningotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 837–44.
Muladi. “Politik dan Sistem Peradilan Pidana.” Semarang: Universitas Diponegoro 224 (2002).
———. Reformasi Hukum dalam Konteks Reformasi Sistem Hukum Nasional. Bandung: Mandar MAJU, 2002.
Pahlevi, Farida Sekti. “Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” Justicia Islamica 13, no. 2 (2016): 173–98.
Rahardjo, Satjipto. “Hukum progresif: Hukum yang membebaskan.” Jurnal Hukum Progresif 1, no. 1 (2005): 1–24.
———. Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti, 1991.
Rhiti, Hyronimus. “Landasan Filosofis Hukum Progresif.” Justitia Et Pax 32, no. 1 (2016).
Siregar, Mardona. “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” Muhammadiyah Law Review 8, no. 2 (2024).
Siswanto, Eko, dan Athoillah Islamy. “Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia.” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 7, no. 2 (2022): 198–217.
Solichin, Mohammad Muchlis. “Pendidikan Islam Moderat Dalam Bingkai Kearifan Lokal.” Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam 8, no. 1 (2018): 174–94.
Suhariyanto, Budi. “Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional.” OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM 30, no. 3 (2018): 421–35.
Udytama, I Wayan Wahyu Wira, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan I Gusti Ngurah Anom. “Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Peneyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP.” Jurnal Yusthima 1, no. 01 (2021): 37–42.
Yazid, Abu. Islam Moderat. Penerbit Erlangga, 2014.
Yogaswara, Yanuardi, Tata Surwita, dan Dewi Asri Yustia. “Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 3 (2024): 1736–44.
Published
2025-11-17
How to Cite
Haniyah, H., & Ramadhani, M. F. (2025). Kearifan Lokal dan Islam Moderat sebagai Fondasi Keadilan Pidana dalam KUHP Baru. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 9(1), 138-151. Retrieved from https://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/695
Section
Articles
