Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (Ruu Pks) dalam Perspektif Maslahah Mursalah

  • Ahmad Badrut Tamam Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Abstract

The pros and cons of the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS), one of which is caused by a conflict between two different perspectives in understanding it. The pro-camps tend to use a gender perspective, they base their support on the academic text of the RUU PKS which explicitly states that the formulation of this bill uses the perspective of women (feminist legal theory). The emphasis of this gender perspective is on the experience of victims, especially women. Meanwhile, the counter RUU PKS tends to use a religious perspective. They argue that the RUU PKS eliminates religious norms because it uses a gender perspective adopted from a secular West. For this group, the root of the problem of sexual violence that has occurred so far is not because of inequality in gender relations, but because of the malfunctioning of family institutions, so the solution should be to return to religious norms. If you catch a glimpse of the arguments of groups who reject, then it seems that the RUU PKS is against religion. Terjadinya pro-kontra Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) salah satunya disebabkan adanya pertentangan antara dua perspektif yang berbeda dalam memahaminya. Kubu yang pro cenderung menggunakan perspektif gender, mereka mendasarkan dukungannya pada naskah akademik RUU PKS yang secara eksplisit menyebutkan bahwa perumusan RUU ini menggunakan perspektif perempuan ( feminist legal theory). Titik tekan perspektif gender ini adalah pada pengalaman korban, khususnya perempuan. Sementara itu, kubu yang kontra RUU PKS cenderung menggunakan perspektif agama. Mereka berpendapat bahwa RUU PKS meniadakan norma agama karena menggunakan perspektif gender yang diadopsi dari Barat yang sekuler. Bagi kelompok ini, akar masalah kekerasan seksual yang selama ini terjadi tidak dikarenakan ketimpangan relasi gender, tetapi karena tidak berfungsinya lembaga keluarga, sehingga solusi seharusnya adalah kembali pada norma agam. Jika melihat sekilas argumen kelompok yang menolak maka sepertinya RUU PKS bertentangan dengan agama.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ahmad Badrut Tamam, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
https://scholar.google.co.id/citations?user=-X8zwbwAAAAJ&hl=id
Published
2019-11-26
How to Cite
Tamam, A. (2019). Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (Ruu Pks) dalam Perspektif Maslahah Mursalah. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 3(1). Retrieved from http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/297