Bentuk Pemerintahan Islam Perspektif Nahdlatul Ulama` dalam Konteks Keindonesiaan

  • Mohammad Yazid Mubarok STAI at-Taqwa Bondowoso

Abstract

Abstrak Bentuk pemerintahan islam kembali menjadi perdebatan sengit setelah ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, menyampaikan bahwa dia tidak akan mendukung penerapan perda syariah, yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Maka dari itu, dengan melihat fenomena semacam ini, perlu kiranya penulis melihat sudut pandang Nahdlatul Ulama, tentang pandangannya mengenai bentuk pemerintahan islam yang berlaku di Indonesia saat ini. Pada kenyataannya, Nahdlatul Ulama??? sebenarnya tidak menolak sistem khilafah, karena itu Nahdlatul Ulama??? memberi gelar Waliyul Al-Amr Daruri Bi Al-Syaukah kepada Presiden Soekarno. Penolakan NU terhadap sistem khilfah, disebabkan oleh keadaaan yang tidak memungkinkan untuk mendirikan khilafah, dimana setiap negara saat ini berada dibawah naungan negara bangsa-bangsa (nation state), ditambah lagi dengan tidak adanya ketentuan pasti dalam Islam, yang mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu, bagi para pemeluknya. Karena itu, Negara Indonesia dapat disebut sebagai Darul Islam atau negara Islam, karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam, meskipun kemudian direbut oleh kaum penjajah kafir (Belanda), tetapi negara islam tetap selamanya. Kata kunci : Khilafah, Nahdlatul Ulama???, Indonesia Abstract The form of the Islamic government became a heated debate again after the chairman of the Indonesian Solidarity Party, Grace Natalie, said that she would not support the adoption of sharia regulations, which were then reported to the police. Therefore, by seeing this kind of phenomenon, it is necessary for the writer to see the perspective of Nahdlatul Ulama, about his views on the form of Islamic government that prevails in Indonesia today. In reality, Nahdlatul Ulama `actually does not reject the Khilafah system, because that Nahdlatul Ulama` gave the title Waliyul Al-Amr Daruri Bi Al-Syaukah to President Soekarno. NU`s rejection of the Khilfah system was caused by circumstances that made it impossible to establish a Khilafah, where each state is currently under the auspices of the nation-state (nation state), coupled with the absence of definite provisions in Islam, which require a form of state and system a certain government, for its adherents. Therefore, the State of Indonesia can be called Darul Islam or an Islamic state, because it was once fully controlled by Muslims, although it was later captured by the infidel invaders (the Netherlands), but the Islamic state remained forever. Keywords: Khilafah, Nahdlatul Ulama ???, Indonesian

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mohammad Yazid Mubarok, STAI at-Taqwa Bondowoso
https://scholar.google.co.id/citations?user=EgXFBFUAAAAJ&hl=id
Published
2019-11-26
How to Cite
Mubarok, M. (2019). Bentuk Pemerintahan Islam Perspektif Nahdlatul Ulama` dalam Konteks Keindonesiaan. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 3(1). Retrieved from http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/295